BATURAJA — Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Seorang pria berinisial FL (55), warga Jalan A. Yani, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, diamankan pihak kepolisian setelah diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, di kediaman korban yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.
Korban diketahui berinisial DI (46), seorang ibu rumah tangga, kelahiran Sepancar (OKU), 1 Juni 1978.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula dari cekcok antara tersangka dan korban. Pertengkaran tersebut kemudian memanas hingga pelaku diduga tersinggung dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala korban serta menendang bagian perut korban. Tidak hanya itu, pelaku juga diduga mengancam korban menggunakan sebilah pisau.
Merasa terancam dan mengalami kekerasan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa Visum et Repertum (V.E.R) serta keterangan dari para saksi.
Sementara itu, pada Senin, 2 Maret 2026, tersangka memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mengetahui hal itu, Kanit PPA Polres OKU Ipda Awang Kirana, S.KM bersama anggota Unit PPA dan PPO berkoordinasi dengan Kasat PPA dan PPO Polres OKU AKP Yulia Fitri Yanti, S.Sos., M.Si.
Atas perintah Kasat PPA dan PPO, tim Unit PPA dan PPO segera mengamankan tersangka di Mapolres OKU guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, penyidik masih mendalami motif serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya.
Polres OKU menegaskan komitmennya dalam menangani setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
